Bojonegoro (Indo Swara) – Kabar serunya sudah berkelebat, tapi kekesalannya masih menjadi pergunjingan rapat.

Keputusan Bupati mengacak mengalihkan tempat dinas kepala sekolah diprotes. Bagi sejumlah kepala sekolah penentang sikap kekuasaan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, memperhadapkan urusan ini ke DPRD Bojonegoro (07/04/2021).

Mereka meminta agar Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/39/412.301/2021, Tanggal 12 Maret 2021, menyangkut mutasi jabatan kepala sekolah ditinjau ulang.

Terungkap, penolakan pemindahan pejabat pengajar ini tanpa melewati proses penggodokan di dinas pendidikan.

Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Dandi Suprayitno bersikeras membantah telah pernah mengajukan usulan penggeseran keberadaan tugas kepala sekolah sebanyak 190 orang.

“Mutasi adalah hak prerogatif bupati,” dalih Dandi serupa mempertegas praktik tangan besi bupati.

Bersambung sepadan pula, diakui oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Muchamad Aan Syahbana, bila pelaksanaan mutasi didasarkan atas disposisi dari bupati.

Terbukanya lagi, bahwa kejadian mutasi tersebut diakui Aan, pihak BKPP belum menjalankan koordinasi dengan dinas pendidikan.

“Kami tidak melakukan proses itu,” kata Aan ketika memberikan keterangan yang didengarkan Komisi C DPRD Bojonegoro (07/03/2021).

Pewarta: Agung DePe

Editor: Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *