INDOSWARA – BOJONEGORO – di tahun 2021 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggrlontorkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 460.919.890.573. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pembangunan 280 desa di Kabupaten Bojonegoro.

Namun banyak yang menilai bahwa gelontoran dana tersebut terkesan dipaksakan, hal itu seringkali dijumpai saat wakil Bupati Budi Irawanto melakukan impeksi mendadak (sidak) kesejumlah desa penerima. Dari hasil temuan Wabup Bojonegoro banyak dari desa yang merasa bingung dalam menjalanakan administrasi maupun dalam pengerjaan fisik bangunan berupa jalan poros desa.

Kebanyakan dari Tim pelaksana (timlak) yang telah dibentuk oleh pemerintah desa penerima mengeluhkan karna pendeknya waktu pengerjaan yang hanya tak lebih dari satu bulan, karna pihak desa menerima anggaran dari ratusan juta hingga milyaran Rupiah yang masuk ke rekening desa pada pertengahan bulan desember 2021. Selain itu minimnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang mereka terima sehingga banyak dari timlak yang melakukan kesalahan dibidang adminstrasi hingga pengerjaan bangunan fisik.

Keluh kesah timlak dalam mengelola keuangan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dibantah oleh inspektur Teguh Prihandono. Menurutnya Pemkab Bojonegoro telah melakukan persiapan matang termasuk BimTek yang diikuti oleh pemerintah desa penerima BKD.

kalau masalah mempersiapkan dari awal kita sudah mempersiapkan, sampai penundaan masalah BKD dipertengahan tahun 2021 lalu itu, juga dalam rangka mempersiapkan. Juknis sudah dibuat, juknis tentang pengadaan juga dibuat, tentang pelaksanaan teknis dibuat, kemudian juknis tentang pengelolaan keuangan desa dari dulu hal yang sama, bukan hal yang baru, bimtek dari dulu ada,” ungkap Teguh.

Ia juga menambahkan semua persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro diharapkan pihak pemerintah desa dapat mengerjakan dan mampu mempertanggungjawabakan proyek BKD di desa penerima, sehingga jika terjadi kesalahan itu bukan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten bojonegoro.

kita melihat hasil out putnya ya, ya kalo gak bagus dan gak sesuai yang bertanggung jawab ya yang mengerjakan, kalau kurang bagus ya diperbaiki dan tidak bisa jika tanggung jawab itu dilemparkan ke pemkab bojonegoro“, tambah Teguh.

Sementara itu, Kajari Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan bahwa pihak pemerintah kabupaten Bojonegoro tidak boleh lepas tangan terhadap pembangunan desa dari dana BKD, karna pada aturanya pihak desa selaku pelaksana harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan anjuran pemberi bantuan yang dalam hal ini adalah Pemkab Bojonegoro.

yang namanya bantuan kusus, penerima bekerja berdasarkan program pemberi, jadi segala mekanisme dalam melakukan pekerjaan itu harus sesuai aturan dari pemerintah sehingga Pemkab Bojonegoro yang dalam hal ini tidak boleh lepas tangan“, ungkap Badrut Tamam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.