Pewarta: Hening Bulan

Berita Amatan (Indo Swara) – Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 bisa dibilang baru lewat sekedipan mata. Itu menyangkut pengumuman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN), terinci mulai dari beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi.

Tiba-tiba? Terkini, mengutip draft Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) barang kebutuhan pokok yang dirancang dipungut PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi.

Momentum pemulihan ekonomi justru diacak-acak pemerintah sendiri? Bukankah kalau barang kebutuhan pokok dikenakan PPN, maka otomatis harga jualnya akan naik? Jelas, setahun ke depan ekonomi tetap bergerak siput di tengah konsumsi masyarakat tertekan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin tembus 27,55 juta pada September 2020. Angka itu setara dengan 10,19 persen dari total populasi nasional.

Populasi penduduk miskin meningkat dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020. Begitu juga dari sisi tingkat kemiskinan, meningkat dari sebelumnya 9,78 persen pada periode yang sama.

Memang, pemerintah tengah terdesak butuh menghimpun dana segera berupa penerimaan negara, khususnya dari pajak semakin seret karena banyaknya industri ambruk.

Tetapi memperluas obyek pajak seperti mengenakan PPN terdahap barang kebutuhan pokok adalah kebijakan otak-atik salah urus. Sebab, masyarakat masih butuh stimulus lebih dari pemerintah agar bisa bertahan.

Ini ketidakadilan pajak kelewat batas. Pemerintah memberi banyak relaksasi pajak bagi orang kaya. Misalnya, relaksasi PPnBM, pajak properti, hingga tax amnesty (penghapusan pajak terutang), meski PPh berencana dinaikkan. Toh, PPh naik hanya bagi orang super kaya yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar.

PPN sembako dan tax amnesty adalah kebijakan tabrakan ironi. Di saat barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat luas dipajaki, namun sisi lain pemerintah malah memberikan pengampunan pajak kepada orang yang berpotensi selama ini justru tidak tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR untuk membahas revisi UU KUP. Revisi aturan itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik rencana pajak pertambahan nilai terhadap bahan pokok ini. Anwar menilai akan banyak masyarakat lapisan bawah yang sangat terpukul imbas PPN. MUI memprediksi harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat otomatis akan makin naik dan mahal untuk dijangkau.

“Mungkin tidak kurang 40 juta sampai 50 juta orang akan menjerit dibuatnya akibat dari kebijakan ini,” hitung Anwar (09/06/2021).

Editor: Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *