INDOSWARA – SURABAYA – Sidang lanjutan gugatan praperadilan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto dengan Polda Jawa Timur kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya (22/04/22), dengan agenda mendengarkam keteragan para saksi dari pemohon di ruang sidang Tirta 1.

Hadir dalam sidang tersebut kuasa hukum Wabup Budi Irawanto Muchammad Sholeh dan tim, serta kuasa hukum Polda Jatim yakni Kompol Deky Hermansyah beserta tim di pihak termohon. Dalam keterangan di bawah sumpah, Ahli Sadjiono yang merupakan saksi ahli yang didatangkan pelapor menjelaskan tentang sesuatu yang menyangkut kepastian hukum tetapi tidak diatur di dalam obyek praperadilan apakah bisa diajukan praperadilan.

Dijelaskan, pada awalnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 10 yang diurai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diurai kembali dalam pasal 77 KUHAP. Dimana obyek praperadilan itu menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan sah tidaknya ganti rugi atau rehabilitasi.

Dari situlah kemudian lahir Keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII tahun 2014 yang menambahkan obyek praperadilan, tidak terbatas pada pasal 77 KUHAP dan Pasal 1 angka 10 UU No. 8/1981,” ujar Sadjiono

Hal itu menunjukkan dalam konsep dinamika dan perkembangan hukum lahirnya Keputusan MK tahun 2021 tidaklah serta merta. Tetapi diawali dari keputusan pengadilan yang memiliki kepastian hukum.

Karena perkembangan dinamika hukum itulah objek praperadilan tidak akan statis dan akan selalu berkembang, artinya Hakim tidak boleh menolak perkara, pengadilan tidak boleh menolak perkara, ketika ada gugatan dari masyarakat maka wajib untuk memeriksa,” tegas Sadjiono

Setelah penjelasan ahli pidana kepada kedua pihak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dua orang saksi dari pihak pemohon. Yakni saksi Yusti Rubiantika dan Anwar Sholeh. Kedua saksi pihak pemohon menerangkan perihal percakapan dalam grup whatsapp Jurnalis dan Informasi dimana terdapat chat dari Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang diduga mencemarkan nama baik Wakilnya Budi Irawanto dan keluarga.

Kuasa Hukum Polda Jatim Deki Hermansyah saat ditanya awak media usai sidang tidak banyak berkomentar akan keterangan yang dilontarkan oleh saksi ahli dari pihak pemohon. ” saya tidak mau berkomentar banyak ya, kita tunggu saja sidang selanjutnya dan keputusan dari hakim”, ungkap Deki Hermansyah

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Muchammad Sholeh meyakini sejak awal bahwa idealnya ketika memang membatasi ruang lingkup pasal 27 ayat 3 adalah harus melalui revisi UU bukan dengan SKB. “Ahlipun menyatakan kalaupun tidak menjerat dengan UU ITE bukan berarti tidak bisa menggunakan yang umum yaitu KUHP Kembali pada pasal 310,” ujar Muhamad Sholeh.

Dalam persidangan ketiga ini, Hakim Darwanto menutup sidang dan dilanjutkan pada Senin 25 April 2022 dengan agenda bukti surat dan saksi pihak termohon.(mam/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.