INDOSWARA – SURABAYA – Sidang lanjutan gugatan praperadilan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur memasuki pembacaan keputusan yang digelar diruang Tirta 1 Pengadilan Negeri Surabaya Rabu siang (27/04/22). Dalam amar putusan hakim A.F.S. Dewantoro mengabulkan eksepsi termohon. Sehingga dengan demikian obyek permohonan dalam sidang praperadilan tidak dapat diterima. Yakni Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/5/II/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Krimininal Khusus Polda Jatim tertanggal 2 Pebruari 2022 tentang penghentian penyelidikan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah terhadap wakilnya Budi Irwanto.

Menanggapi putusan yang dibacakan hakim, muhamad sholeh selaku ketua tim kuasa hukum Wakil Bupati Bojonegoro sangat menyangkan putusan hakim yang tudak menyentuh substansi pelapor dan hanya kontekstual saja.

Kita sangat kecewa dengan putusan hakim, yang kita harapkan hakim dalam mengabil keputusan dapat menyentuh substansi dari permasalahan yang kita laporkan namun pada kenyataanya hakim tidak menyentuh pada soal subtansi dimana pengehentian perkara tidak merupakan pidana, jika ditanya ke ahli hukum, tukang parkir, tukang becak semua sudah pasti akan mengatakan bahwa itu adalah pencemaran nama baik. yang kita harapakan itu muncul didalam pertimbangan hakim dapat menyentuh substansi atau pokok perkara, tapi hakim tadi mengatakan karna eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan, itu yang membuat kita kecewa “.ujar Mohamad Sholeh.

Ia juga menambahkan sesuai dengan kesaksian ahli bahwa meskipun surat Ketetapan Penghentian Penyeledikan tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian bukan berarti apa yang belum diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut lantas menghilangkan hak-hak konstusional warga untuk melakukan pengujian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada lembaga Praperadilan ketika dirasa ada kejanggalan – kejanggalan yang merugikan masyarakat.

ini akan menjustifikasi kepada masyarakat siapapun yang dihentikan penyelidikan mereka tidak akan bisa mengajukan ke praperadilan ini, padahal sejak awal kita berharap keberanian dari pengadilan melalui hakim praperadilan supaya ini menjadi contoh bagi kepolisan dimanapun, agar tidak mudah menghentikan baik itu penyelidakan maupun penyidikan dengan dalih bukan tindak pidana karna itu akan sangat menyakiti hati pelapor,” pungkas Sholeh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.