Pewarta: Agus Sighro

Sungguh sebuah situasi yang membuat miris bagi perkembangan sumberdaya manusia di Bojonegoro. Bagaimana tidak? Di tengah hiruk pikuk inovasi digital dan upaya menaklukan teknologi informasi sebagai sarana mempermudah urusan, justru seorang kepala daerah malah diadukan ke polisi oleh wakilnya gara gara tulisan yang “nggilani” di media sosial WhatsApp.

Ternyata, kemajuan zaman dan teknologi canggih tidak berbanding lurus dengan pemahaman bupati bergelar doktor ini. Era digital dan revolusi industri 4.0 pun tidak menjamin tegaknya budaya literasi sang bupati.

Tengara Ketidakpedulian ini memang sudah ditunjukkan oleh bupati Anna sejak awal menjabat. Sebut saja, pembongkaran mini library (perpustakaan mini) di tengah alun alun kota yang merupakan bantuan dari MCL, tanpa ada alternatif pengganti.

Selanjutnya pembongkaran Pusat Belajar Guru (PBG) yang telah melahirkan guru guru berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional melalui kompetisi inovasi belajar (Inobel), juga tanpa sarana pengganti. Hingga para guru kelimpungan seperti ayam kehilangan sarang. Sebab para guru harus mencari dan menyusun kembali strategi untuk membangun budaya literasi.

Jika bupatinya saja rendah tingkat literasinya,bagaimana dengan rakyat yang dipimpinnya?

Setidaknya, ada 6 (enam) dampak fatal bila tingkat literasi rendah, yaitu: 1. Kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus, 2. Tingkat produktivitas manusia yang rendah jadi sebab sulit untuk maju, 3. Mudahnya pendidikan berhenti atau masih tingginya angka putus sekolah anak, 4. Kemiskinan yang tidak terobati bahkan makin meluas, 5. Kriminalitas dan premanisme yang meninggi jadi sebab tidak tertib masyarakat, 6. Sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen.

Nah, dengan mencuatnya kasus pencemaran nama baik melalui medsos yang dilakukan Anna, setidaknya beberapa unsur itu tampak ada pada diri Anna Mu’awanah.

Diantaranya tingkat produktivitas yang rendah dengan selalu tingginya anggaran yang tidak terserap sehingga menyebabkan tingginya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) APBD Bojonegoro.

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan jargon produktif dan energik yang dipaksakan.Terhambatnya peningkatan ekonomi masyarakat Bojonegoro yang menyebabkan munculnya kemiskinan ekstrim karena skala prioritas pembangunan tidak berpihak pada rakyat ekonomi lemah, juga menjadi bukti rendahnya tingkat literasi kepala daerah.

Kemudian kebijakan yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen. Ini jelas sangat dirasakan oleh para pegawai dilingkungan Pemkab Bojonegoro, meski hanya sebatas rasan rasan di warung kopi.

Karena kemampuan berkomunikasi yang rendah itulah maka Anna terjerembab oleh tulisannya sendiri di WhatsApp group Jurnalis dan Informasi.

Kini kita tunggu saja hasil dari penyelidikan polisi yang telah memanggil saksi saksi. Apakah akan segera naik kelas ke penyidikan atau terus asyik diselidiki hingga berseri seri. Dan akhirnya publik jenuh lantas ditinggal ngopi gak peduli … Hmm.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *