Indo Swara.id – Di tengah pandemi Covid-19 ini, sangat ironi para pejabat negara semakin bertambah kekayaannya berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang makin menderita. Para pejabat saat ini tengah mengalami masalah etika politik.

Hal ini terlihat dari LHKPN para pejabat negara yang mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan rakyat menderita.Memang tidak ada larangan pejabat menjadi orang kaya. Terutama jika kekayaan itu diperoleh dari usaha atau bisnis di luar pekerjaanya sebagai pejabat negara.

Rakyat boleh saja bertanya-tanya, bisnis apa yang digeluti para pejabat hingga bisa mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun terakhir.

Dari siaran pers yang dibagikan Agus Susanto Rismanto, seorang aktivis yang juga mantan anggota DPRD Bojonegoro, dibeberkan calon Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah pada Laporan Harta Kekayaan ke KPK (LHKPN) saat mendaftar di Komisi Pemilihan umum Bojonegoro, telah diverifikasi tanggal 8 Maret 2018 memiliki kekayaan Rp 58.396.570.453, 00 (Lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).Laporan LHKPN pertanggal 16 Pebruari 2021, harta kekayaan tersebut menjadi Rp. 86.577.461.569,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Dalam rentang waktu tersebut ada kenaikan harta kekayaan Anna Muawanah sebagai Bupati Bojonegoro, sebesar Rp. 28.180.891.116,00 (dua puluh delapan miliar, seratus delapan puluh juta, delapan ratus sembilan puluh satu ribu, seratus enam belas rupiah).

Sementara itu, Budi Irawanto yang melaporkan harta kekayaannya saat mendaftar calon Wakil Bupati Bojonegoro, diverifikasi tanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp. 7.336.288.273,00 (Tujuh miliar, tiga ratus tiga puluh enam juta, dua ratus delapan puluh delapan ribu, dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Pelaporan terakhir LKHPN tanggal 12 Maret 2021 menjadi Rp. 12.578.417.954,00 (Dua belas miliar, lima ratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus tujuh belas ribu, sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Dalam rentang waktu tersebut ada kenaikan harta kekayaan Budi Irawanto sebagai wakil Bupati Bojonegoro, sebesar Rp 5.242.129.681,00 (Lima miliar, dua ratus empat puluh dua juta , seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

Dalam pelaporan LHKPN tidak disebutkan berasal dari mana kenaikan kekayaan tersebut secara detil, hanya disebutkan sedikit dari warisan dan terbanyak hasil sendiri dan mengingat kenaikan kekayaan tersebut dihitung sebelum menjadi Bupati dan Wakil Bupati, maka menjadi logis jika dihitung seberapa besar pendapatan dan gaji, Anna Muawanah menjadi Bupati dan Budi Irawanto menjadi Wakil Bupati,” tutur Gus Ris.

Berdasarkan Rekening 4.01.02.01 Sub Unit Organisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2019, Gaji Kepala Daerah / Bupati adalah Rp 2.100.000, (Dua juta seratus ribu rupiah, dengan Tunjangan Jabatan Rp. 3.780.000,00 (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatakan Biaya Operasional kedinasan Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta) per bulan.

Sedangkan Wakil Bupati mendapatkan gaji Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta delapan ratus rupiah) Tunjangan Jabatan Rp 3.240.000,00 (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Biaya Opersional Kedinasan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. Sehingga di rekening gaji, tunjangan dan BOP Bupati / Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2019 telah diserap anggaran sebesar Rp. 958.467.696,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta, empat ratus enam puluh tujuh ribu, enam ratus sembilan puluh enam rupiah) selama setahun .

Pada rekening yang sama di tahun anggaran 2020, komposisi gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati Bojonegoro tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, yang berbeda adalah Biaya Opersional Kedinasan yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Rp. 187.500.000,00 per tribulan atau Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua jutam lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Bupati, sedangkan BOP Wakil Bupati Rp. 125.000.000,00 per tribulan atau Rp. 46.666.667,66 (empat puluh enam juta, enan ratus enam puluh enam ribu, enam puluh enam rupiah) per bulan.

Lelaki yang akrab disapa Gus Ris ini menjelaskan, selain mendapatkan gaji, tunjangan dan BOP tersebut, di rekening nomor 4.01.03 Unit Organisasi Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati telah menyerap sejumlah anggaran yang secara signifikan menambah pendapatan.

Biaya Perjalanan Dinas Bupati Bojonegoro tahun 2019, meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 175.070.000,00, Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 602.925.000,00 dan Perjalan dinas ke Luar Negeri (Inggris) sebesar Rp. 360.817.000,00 sehingga total pendapatan dari perjalan dinas dari komponen uang harian dan representatif Bupati Bojonegoro pada tahun 2019 menyerap Rp. 1.138.812.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pun demikian dengan wakil Bupati Bojonegoro, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2019 Rp. 103.700.000,00, Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 266.146.000,00 sehingga keseluruhan Perjalanan Dinas wakil Bupati di tahun 2019 sebesar Rp. 369.846.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sementara, ditahun 2020 Perjalan Dinas Bupati Dalam Daerah sebesar Rp. 313.250.000,00. Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebesar Rp. 367.235.000,00 sehingga total Rp. 680.485.000,00 (enam ratus delapan puluh juta, empat ratus delapan puluh lima ribu) dan Wakil Bupati Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sebesar Rp. 156.750.000,00 dan Perjalanan Dinas Luar daerah sebesar Rp 18.000.000,00 total perjalanan dinas 2020 Rp. 174.750.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Masih di rekening Sekretariat Daerah, Bupati juga menerima Tunjangan Pulsa Prabayar sebesar Rp. 7.500.000, 00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama tahun 2019 sampai dengan 2020 penerimaan dari Pulsa Pra bayar sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta). Sedangkan Wakil Bupati mendapatkan jatah Pulsa Pra Bayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) selama tahun 2019 sampai dengan 2020.

Sementara Jatah Lauk Pauk Rumah Dinas Bupati sebesar rata-rata per bulan Rp. 37.000.000,00 ( tiga puluh juta) per bulan atau setara Rp. 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan 2020 belum termasuk sembako dan bahan makan lainnya yang jumlahnya variatif per bulan.

Untuk Rumah Dinas Wakil Bupati mendapat jatah lauk pauk rata-rata sebulan Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setara Rp. 552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta) selama tahun 2019 sampai dengan 2020, belum termasuk jatah sembako dan bahan makanan lainnya yang nominalnya variatif per bulan.

Dalam rekening Sekretariat Daerah Bupati Bojonegoro setidaknya telah menyerap anggaran Nara Sumber sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kegiatan. Berdasarkan arus kas rekening Sekretariat Daerah tahun 2019 sampai dengan 2020 telah diserap anggaran untuk Nara Sumber Bupati kurang lebih setara Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Begitu juga Wakil Bupati telah menyerap anggran Nara Sumber sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan 2020.

Penyerapan Anggaran Nara Sumber ini tidak terbatas di rekening sekretariat Daerah, tetapi juga ditemukan di pos belanja tidak langsung OPD yang lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, seperti contoh di Dinas Infokom, SPM tanggal 11 Maret 2020 tertera Honorarium Narsum Bupati Bojonegoro, Sambang Desa di Pohwates Kepohbaru Rp. 5.000.000, 00 (7 Februari 2020) dan ditanggal SPM yang sama menerima Honorarium Nara Sumber Rp. 5.000.000,00 Sambang Desa di desa Canga’an Kanor pada 12 Februari 2020, sehingga jumlah serapan untuk pendapatan yang berasl dari Nara Sumber jumlahnya bisa bertambah.

Selain anggaran tersebut, masih ada pos anggaran lain yang menambah pendapatan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pada Honorarium Rapat Tim Pembahas, juga pendapatan dari Insentif Pendapatan Restribusi Daerah yang pada kesempatan ini belum selesai untuk dijumlah besarannya.“Postur APBD 2019 dan 2020 serta 2021 yang demikian besar, SILPA tinggi.

Pendapatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sangat fantastis, tentu akan menambah kekayaan masing-masing. Berita buruknya quo vadis kemisikinan ekstrem ditengah Pendapatan pejabat Bojonegoro yang super ekstrem ?,” pungkas Gus Ris. (gro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *