Indoswara.id -Bojonegoro – Masyarakat Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur antusias menyambut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Lantaran mendapatkan kesempatan dalam percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah.

Sejumlah warga Desa Bakung yang diwawancari mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Karena bakal mendapat sertifikat secara cepat dan berbiaya murah. Serta mendapat kepastian hukum hak atas tanah.

Saya sudah mendaftar satu bidang tanah. Alhamdulillah saya merasa sangat dibantu dengan adanya program PTSL ini,” ungkap Ahmad Dahlan, salah satu warga setempat.

Segendang seirama dengan Ahmad Dahlan, warga Desa Bakung lainnya, Komari, menyatakan, sudah lama ia dan keluarga ingin mengurus sertifikat tanah. Namun biaya reguler tidak mampu dijangkau oleh ia dan keluarganya.

Komari menyebut telah mendaftarkan 3 bidang tanah kepada panitia PTSL Desa Bakung. Ia mengaku membayar sebesar Rp600 ribu setiap bidang.

Berarti Rp600 ribu kali tiga. Tetapi saya sama sekali tidak keberatan. Jangankan Rp600 ribu, misalkan biayanya Rp1juta saya siap. Karena sudah lama pengen ngurus sertifikat, tapi terhalang dana,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia PTSL Desa Bakung, Suparman mengatakan, bahwa program pengurusan sertifikat secara massal berbiaya murah tersebut memang sangat dinanti oleh masyarakat. Karena jika warga hendak mengurus pendaftaran sertifikat tanahnya secara mandiri atau reguler membutuhkan biaya yang tidak murah.

Warga Bakung sangat antusias menyambut program PTSL ini. Soalnya kalau mengurus sendiri butuh biaya antara Rp5 sampai 7 juta,” katanya kepada indoswara.id, Kamis (2/6/2022).

Dijelaskan, sesuai keputusan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Bakung, biaya pengurusan PTSL diakui ditetapkan sebesar Rp600 ribu. Besaran biaya itu disebut atas dasar kesepakatan bersama dalam Musdes. Berlaku hanya untuk masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Atau dalam kalimat lain, PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik.

“Sesuai Musdes Bakung, biaya ini berlaku sama, baik untuk warga Desa Bakung maupun untuk yang dari luar desa,” tegasnya.

Sementara itu, kepala Desa Bakung, Joni Yordan menuturkan, proses pengurusan PTSL seluruhnya ditangani oleh panitia. Sedangkan pemerintah desa hanya sebagai fasilitator.

“Harapannya, warga kami segera memanfaatkan PTSL. Karena dengan mendapat kepastian hukum hak atas tanah, akan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.