INDOSWARA – BOJONEGORO – Perkara gugatan praperadilan Wakil Bupati Bojonegoro memasuki sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya (21/04/22) dengan agenda mendengarkan jawaban atau sanggahan dari pihak tergugat yang sebelumnya pada pertemuan kedua belum menyiapkan jawaban.

Dalam sidang itu pihak tergugat dalam hal ini Polda Jatim, menganggap Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak berwenang memeriksa permohonan penggugat. Dengan alasan penghentian penyelidikan tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mochammad Sholeh, kuasa hukum penggugat, Budi Irawanto yang juga sebagai Wakil Bupati Bojonegoro, menganggap Polda Jatim tidak memahami permasalahan. Masih banyak perkara yang tidak diatur oleh KUHAP, salah satunya yakni mengenai penetapan tersangka. Sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 berbunyi: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. “Saya rasa Polda tidak memahami permasalahan,” ungkap Mohamad Sholeh.

Justru permohonan tergugat jika dikabulkan, lanjut Sholeh, akan memunculkan hukum baru di dunia praperadilan. Sebab penghentian penyelidikan itu telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana, dan Surat Edaran (SE) Kapolri tahun 2017.

Kalau memang permohonan kita dianggap bertentangan dengan KUHAP, berarti Surat Edaran Kapolri 2017 dan Perkap No 6 tahun 2019 juga bertentangan dengan KUHAP karena keduanyajuga mengatur penghentian penyelidikan yang tidak ada di KUHAP”, tegas Sholeh.

Kuasa hukum Wakil Bupati Bojonegoro menganggap ada beberapa kejanggalan dalam SP2Lidik yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim atas kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Bupati Bojonegoro, Anna Muawwanah, kepada kliennya. “SP2Lidik menyatakan perkara yang diadukan kliennya bukan merupakan tindak pidana, tetapi anehnya termohon memaparkan keterangan ahli ITE, Seharusnya termohon menyampaikan keterangan ahli pidana, bukan ahli ITE,” pungkasnya. (mam/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.