Pewarta: Hening Bulan

Berita Sejarah (Indo Swara) – “Yang diperkosa dengan yang memperkosa, sama-sama menikmati.”

Ucapan kontroversial itu dilontarkan Hakim Daming Sunusi saat uji kelayakan di DPR (14/01/2013) sebagai salah satu calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.

Tersendiri, nama Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer di MAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan kepala sekolahnya tetap aktual diungkit untuk melawan lupa.

Alih-alih mendapat perlindungan, Baiq Nuril malah diseret ke ranah hukum karena ia dituding menyebarkan rekaman percakapan mesum. Baiq Nuril digelandang ke pengadilan. Hanya, di Pengadilan Negeri Mataram, ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.

Tidak tuntas di sana, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) yang menyidangkan kasasi menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril, lantaran dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Ibu tiga anak itu divonis 6 bulan bui dan denda 500 juta. Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Ujungnya, MA menolak PK yang diajukan Baiq Nuril.

Mendapatkan amnesti dari presiden menjadi harapan terakhir Baiq Nuril agar terbebas dari jerat hukum.

Presiden Joko Widodo mengirimkan surat permintaan pertimbangan atas amnesti untuk Baiq Nuril ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 15 Juli 2019. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 14 Ayat 2, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. Tetapi, presiden membutuhkan pertimbangan dari DPR.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Sampai saat ini belum ada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur secara komprehensif,” kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Ali Khasan (19/03/2021).

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia naik hingga 800 persen. Untuk tahun ini, per 16 Maret 2021 telah terjadi 426 kasus.

Peristiwa pemerkosaan paling menggegerkan masyarakat Yogyakarta pernah terjadi di awal Orde Baru. Korbannya bernama Sumaridjem, 17 tahun. Kemalangan menimpa gadis penjual telur itu berlangsung pada 21 September 1970.

Tuduhan bahwa Sumaridjem telah berbohong ke polisi bahkan sempat dibawa ke pengadilan dengan jaksa mengajukan hukuman tiga bulan penjara. Namun, permintaan itu ditolak Hakim Lamijah Moeljarto karena tidak ada bukti kebohongan Sumaridjem.

Berita mengenai kasus Sumaridjem pun beredar luas hingga terdengar Hoegeng Iman Santoso, Kepala Polisi RI (Kapolri) kala itu. Ia segera membentuk Tim Pemeriksa Sumaridjem untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat sebagai pelaku pemerkosaan Sumaridjem.

Kapolri Hoegeng lalu melaporkan perkembangan kasus ke Presiden Soeharto. Namun, bukannya memberi dukungan, presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih Tim Pemeriksa Pusat/Kopkamtib. Kasus Sumaridjem dianggap berdimensi politik luas, sehingga rezim Soeharto menganggap perlu mengambilalih sepenuhnya.

Sejak saat itu, Kapolri Hoegeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sumaridjem.

(Diverifikasi dari berbagai sumber)

Editor:Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *