BOJONEGORO – Kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) Taman pendidikan Alquran (TPQ) di Kabupaten Bojonegoro telah memasuki masa persidangan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di surabaya kemarin (24/02/22) yang menyeret nama sodiqin, selaku pengurus pondok pesantren darut tawabin. Dalam persidangan turut menghadirkan saksi Andi Fajar Nenggolan yang merupakan alumni pondok tersebut.

Dalam kesaksianya, Andi fajar Neggolan mengaku mendapat perlakuan intimidasi oleh Edward Nabaho selaku kasi intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang akan menembak dirinya jika ia tidak mengaku menerima aliran dana Rp 600.000 dari koordinator kecamatan (kortan) BOP Covid-19. dilansir dari (https://potretkota.com/berita/saksi-korupsi-bojonegoro-diancam-ditembak-jaksa)

Menanggapi kesaksian Andi Fajar Neggolan, Badrut Tamam selaku kepala Kejaksaan Bojonegoro mengatakan bahwa anggotanya tidak pernah melakukan intimidasi kepada yang bersangkutan, ia juga menambahkan jika memang Andi Fajar Nenggolan merasa ditekan atau diintimidasi mempersilahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Persidangan terkait perkara itu sekarang sudah memasuki tahap pembuktian dan jika saat ini (sidang kemarin) dia (saksi Andi) menyangkal isi BAP yg telah dibuat dan ia tandatangani sendiri  bahkan dia merangkai kata kata seolah olah dipaksa atau ditekan harus dulu ia mengambil langkah langkah yg memang diatur oleh undang -undang, misalnya melaporkan ke pihak berwajib jika memang benar diancam atau diintimidasi, karena itu perbuatan pidana atau pra peradilan jika memang merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa atau dianggap penyelidikan/penyidikan kami tidak sesuai atau bertentengan dengan KUHAP”, ujar kajari Bojonegoro.

Kajari Bojonegoro juga menambahka  bahwa pihaknya akan mengikuti proses dalam persidangan kedepan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 maret mendatang.

“Ya kami akan ikuti saja apa yg sudah ditetapkan oleh majelis hakim pada sidang kemarin, yakni menghadirkan saksi verbalisan (penyidik). Dan terkait apa yg akan diterapkan oleh hakim pada persidangan nanti, jika memang hakim menetapkan terkait keterangan atau sumpah palsu yg dilakukan oleh saksi, ya kami siap laksanakan. Karena salah satu tugas jpu/jaksa melaksanakan penetapan/ putusan hakim“, tambah Kajari Bojonegoro. (mam/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.