INDOSWARA – BOJONEGORO – Kasus korupsi Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) untuk Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) di Kabupaten Bojonegoro dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2020 selama pandemi Covid-19, telah memasuki persidangan di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Namun dalam perjalananya banyak dari saksi yang mengaku mendapat tekanan dan intimidasi dari peyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Menanggapi Hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur Mia Amiati Angkat bicara saat meresmikan Rumah Rostirative Justice di Balai Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro (31/03/22). Menurutnya kesaksian dari saksi kasus korupsi BOP Covid-19 hanya alibi saja dan telah terbantahkan di persidangan beberapa kali.

memang banyak media yang memberitakan bahwa peyidik melakukan tekanan terhadap saksi, namun dipersidangan sudah terbukti itu hanya alibi – alibi yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk menghindar dari ancaman pidana,namun untuk proses hukum akan tetap berjalan”, ungkap Mia Amiati.

Ditanya kemungkinan akan bertambah lagi terdakwa dalam kasus korupsi BOP Covid-19 TPQ di kabupaten Bojonegoro, kajati Jatim masih menunggu persidangan atas terdakwa Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro Sodikin (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro selesai. “Kita masih menunggu proses persidangan selesai, namun tidak menutup kemungkinan ada terdakwa baru dalam kasus ini”, tambah Mia Amiati.

Dalam kasus ini, jumlah TPQ di Bojonegoro yang diajukan sebanyak 1.426 lembaga. Setelah proses pengajuan dana BOP, terealisasi 1.322 lembaga yang masing-masing menerima Rp.10 juta. Dana BOP dimanfaatkan untuk operasional, honor guru ngaji, dan pengadaan alat pelindung diri (APD). Namun pada kenyataanya dana BOP per lembaga itu masing-masing dipungut atau dipotong Rp 1 juta Berkenaan hal tersebut, hasil audit dan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur ditemukan total kerugian negara sebesar Rp1,007 miliar. Namun, selama penyidikan sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp384,8 juta. (mam/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.