INDOSWARA – BOJONEGORO – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Pendidikan (BPO) untuk penanggulangan COVID-19 di Taman Pendidikan Alquran (TPA) se Kabupaten Bojonegoro kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya (15/03/22) dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa Shodikin.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya menghadirkan tujuh saksi yakni Ainur Rofik sebagai Sekretaris FKPQ Kab. Bojonegoro, Syaifudin Ketua FKPQ Kecamatan Margomulyo, Siti Bariyah Kepala TPQ Al Fatiih Kecamatan Margomulyo, Cipto Kepala TPQ Kecamatan Malo, M. Chosbaliyah Kortan Kecamatan Kapas, Fathur Rohman Kepala TPQ Kec. Kapas, dan Syamsul Hadi Kepala TPQ Kecamatan Kapas.

Namun dari ketujuh saksi yang dihadirkan, hanya tiga saksi saja yang berhasil dimintai keterangan dan sidang dinyatakan ditutup oleh Majelis Hakim dan ditunda pada agenda sidang berikutnya pada hari Kamis mendatang.

Syaifudin salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa tidak ada pemotongan sebesar 1 juta Rupiah dalam penerimaan bantuan dana BOP COVID-19, ia juga merasa ditekan oleh jaksa penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Menanggapi keterangan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Bojonegoro Badrut Tamam secara tegas mengatakan bahwa selama penyidikan para Jaksa penyidik telah bekerja dengan profesional, maka tidak benar kalou penyidik dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan ia juga mempersilahkan kepada saksi siapapun untuk memberikan keterangan menurut apa yang ia ketahui dan apa yang saksi alami sendiri.

Namun jika tidak! Badrut menegaskan bahwa setiap saksi itu disumpah saat akan memeberikan keterangan dan sumpahnya itu kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat, bahkan selain dari itu terkait sumpah palsu juga ada ancaman pidananya 3 tahun sampai 12 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal.22 UU TIPIKOR.

sumpah dalam pengadilan itu bukan hanya formalitas saja, tapi juga akan ada pertanggung jawaban di akhirat kelak selain itu memberikan sumpah palsu juga ada hukumanya, sehingga jangan pernah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam persidangan”, ungkap KAJARI Bojonegoro.

Pak BT sapaan akrab Kajari Bojonegoro kelahiran Pamekasan madura itu tetap berkeyakinan bahwa para JPUnya akan mampu membuktikan sesuai dengan apa yang didakwakan dan upaya-upaya dari sebagian saksi yg menerangkan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang telah dilakukan oleh JPUnya, karena sebagian besar saksi-saksi yang telah di hadirkan oleh JPU, membenarkan bahwa dalam pemberian Dana BOP TPA/ TPQ se Kab. Bojonegoro di Masa COVID ada potongan sebesar Rp 1.000.000 bagi masing-masing TPQ/ TPA penerima.(mam/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.