INDOSWARA – BOJONEGORO – Banyaknya laporan dari para Guru Tidak Tetat (GTT) untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik (NUPTK) di Kabupaten Bojonegoro yang masuk ke Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Budi Irawanto membuat orang nomor dua di kota ledre ini melakukan sidak ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (14/03/22). Kedatangan Wabup membuat kaget para staf maupun PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito.

Diruang PLT kepala Diknas Bojonegoro, Budi Irawanto menanyakan akan kebenaran laporan yang masuk ke dia, hal itu untuk membenarkan informasi bahwa untuk mendapatkan NUPTK para GTT harus membayar uang sebesar Rp.3.000.0000 ke salah satu Staf di Dinas Pendidikan Bojonegoro.

Menanggapi pertanyaan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro membenarkan bahwa ia juga telah mendengar kabar tersebut, namun itu terjadi sebelum ia menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dan uang sebesar Rp.3.000.000 tersebut merupakan bentuk rasa terimakasih karna telah mendapatkan NUPTK

dari sidak yang kami lakukan pagi ini, kepala dinas pendidikan Bojonegoro mrmbenarkan pungutan sebesar Rp.3.000.000 tersebut, namun ia mengaku kejadian itu sebelum ia menjabat sebagai PLT kepala Dinas Dendidikan Kabupaten Bojonegoro“, ungkap Wabup Bojonegoro.

Dari hasil temuan ini Wabup Budi Irawanto atau yang akrab disapa Wawan, meminta kepada PLT kepala dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk menghentikan pungutan tersebut, dan meminta solusi agar para GTT mendapatkan NUPTK dengan gratis atau tanpa biaya.

saya meminta agar tindakan itu segera dihentikan, dan saya meminta kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan solusi agar para GTT mendapatkan NUPTK mengingat sarat utama guru SD adalah SK bupati”, Tambah Wawan. (mam/red).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.