INDOSWARA – BOJONEGORO – Ramainya Kabar Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pergi ke Jerman, membuat Anwar Soleh meluruk Pemerintah Daerah (PEMDA) Bojonegoro. Ia datang untuk mempertanyakan dan memastikan keberadaan orang nomor satu di Bojonegoro ini.

Anwar soleh mantan ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro mempertanyakan kebenaran berita yang berkembang di masyarakat akan perginya Bupati Bojonegoro ke Negara Jerman. Ia mempertanyakan kebenaranya ke pada wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto terkait pemberitaan Bupati Bojonegoro ke Jerman, orang nomor dua di Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak tahu menahu akan keberadaan Bupati Bojonegoro karna ia tidak diberikan surat delegasi kepada bupati anna.

saya kurang tahu, soalnya saya juga gak dapat surat delegasi dari bupati“, ujar Budi Irawanto.

Seolah tak menyerah dengan jawaban Wakil Bupati Bojonegoro, Anwar Soleh melanjutkan rasa penasaranya dengan mendatangi kantor Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro, disana ia ditemui oleh kepala bagian humas dan protokol Pemkab Bojonegoro triguno sudjono Prio, dalam pertemuanya, triguno menjelaskan bahwa ia tidak tahu akan keberadaan Bupati Bojonegoro saat ini, namun ia hanya mengatakan bahwa Bupati saat ini sedang keluar kota.

kita tidak tahu mas karna tidak ada surat rekomendasi dari kemendagri, karna kalau pergi ke luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi dan saat ini bupati hanya keluar kota“, ujar Triguno Sujdono Prio.

Saya hanya ingin mengetahui secara pasti dan jelas Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah pergi ke mana serta tujuannya apa, sehingga harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan untuk aktivitasnya sebagai Bupati terlihat tidak ada penunjukkan perwakilan, sehingga terkesan mengabaikan tupoksinya sejak tanggal 13 April 2022 sampai saat ini”, ujar Anwar Soleh.

Anwar menambahkan, sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2019 tentang tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Pada pasal 3, bahwa ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri yang terdiri atas perjalanan dinas dan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting.

Pada pasal 4, bahwa para pejabat yang termaktub pada pasal 3, dapat melaksanakan perjalanan ke luar negeri atas izin Mendagri, atau dapat di delegasikan oleh Sekjen. Pada pasal 15 ayat 6, dan pasal 29 ayat 4, bahwa Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (mam/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.