Bojonegoro (Indo Swara) – Urusan pembelanjaan proyek pembangunan pemerintahan Bojonegoro awet ruwet.

Berjalin-jalin ketidakberesan pengeluaran anggaran daerah tahun 2019 itu paling tidak sudah terusut tujuh bab.

Sangkutan pertama, pelaksanaan tender cepat 7 paket pengadaan peralatan dan mesin di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro tidak sesuai ketentuan. Terjadi kelebihan pembayaran atas pemahalan harga sebesar Rp 288.181.818,18 dan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp 144,420.000,00.

Urutan kedua, pelaksanaan atas 27 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di lima satuan kerja tidak sesuai kontrak sebesar Rp 558.021.026,40.

Masalah ketiga, pengadaan perangkat sinyal otomatis untuk pelengkapan 12 pos Penjaga Jalur Lintasan (PJL) Dinas Perhubungan Bojonegoro sebesar Rp 1.180.527.600,00 tidak dapat berfungsi.

Hal keempat, pelaksanaan 7 paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) tidak sesuai kontrak sebesar Rp 572.860.855,42 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut denda sebesar Rp 461.779.685,82.

Perkara kelima, pelaksanaan empat paket pekerjaan rehabilitasi jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) tidak sesuai kontrak sebesar Rp 502.235.004,60.

Terungkap keenam, proses pemilihan penyedia tender pemasangan jembatan Trucuk tahun anggaran 2019 tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 616.230.323,68.

Pertalian belit ketujuh, proses pemilihan penyedia 9 paket pekerjaan peningkatan jalan di DPUBMPR tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi permasalahan harga sebesar Rp 1.356.232.113,97 dan ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp 3.502.380.860,99.

Banjaran angka-angka problema itu adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.

Mengutip keterangan audit BPK,“Ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.”

Laporan ini diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2020 yang ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono.

Pewarta: Agung DePe

Editor: Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *