Pewarta: Hening Bulan

Berita Sejarah (Indo Swara) – Di sela acara konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, Juni 1972, Emil Salim, Ketua Delegasi Indonesia, diundang sarapan Perdana Menteri India, Indira Gandhi.

Pemikat munculnya permintaan hadir itu lantaran sikap kritis dari Indonesia. Brazil, dan negara-negara berkembang lainnya, yang bersuara keras karena isu lingkungan seolah mengesampingkan kesulitan ekonomi negara-negara berkembang.

Indira Gandhi menekankan pembangunan yang sekaligus melestarikan lingkungan dan memberantas kemiskinan.

Emil Salim terkesan dengan gagasan Indira Gandhi.” Inilah esensi pembangunan baru yang saya bawa pulang ke Indonesia,” ujar Emil Salim.

Salah satu implikasi politis dari konferensi itu, Presiden Soeharto membentuk Kementrian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), kemudian diubah menjadi Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), sedang Emil Salim sebagai menterinya.

“Tugasmu bagaimana membangun tanpa merusak dan membangun ekonomi ekologi,” kata Soeharto seperti ditirukan Emil Salim.

Kendati mendapat dukungan dari presiden, Emil Salim kerap kesulitan menyakinkan menteri-menteri lainnya mengenai pentingnya biaya lingkungan.

“Dalam kabinet dia sering berdiri sendirian,” tulis Julia Arnscheidt dalam ‘Debating’ Nature Conservation.

Kekhawatiran terhadap kerusakan hutan menjadi salah satu faktor dihelatnya Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta pada 16-28 Oktober 1978, yang bertemakan “Forest for People”. Dalam kongres ini ditegaskan bahwa hutan di seluruh dunia harus dilestarikan demi kesejahteraan umat manusia dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan hutan. Namun tak ada aksi nyata. Butuh waktu lama hingga menteri kehutanan menerbitkan keputusan tentang Hutan Kemasyarakatan. Keputusan ini beberapa kali diubah.

Sepuluh tahun setelah konferensi Stockholm, pola pembangunan masih saja merusak lingkungan. KLH sendiri tak punya payung hukum. Kelegaan kecil boleh dirasa dengan terbitnya UU No 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, UU ini  KLH tak punya otoritas. Jika ada kasus pengrusakan lingkungan hidup, KLH selalu menyerahkan kepada pihak aparat hukum. Sejumlah peraturan pelaksana diterbitkan tetapi tidak berjalan. Dua di antaranya peraturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengenalan standar kualitas lingkungan.

“Celakanya, Amdal ini bisa dibeli. Lihat saja, di jalur hijau ada pembangunan gedung, mall dan pompa bensin,” kata Emil Salim menyebut beberapa contoh.

Menurut Emil Salim, pembangunan ibarat lempar batu ke danau yang akan menimbulkan gelombang. Pembangunan pasti berdampak terhadap lingkungan dan sosial. Dia menyakini, bahwa pembangunan mengentaskan kemiskinan bergantung pada pelestarian lingkungan. Pembangunan yang merusak justru akan memperparah kemiskinan.

Terkini, Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Setidaknya, angka kehilangan hutan itu dicatat oleh Forest Wach Indonesia (FWI), terinci sejak tahun 2000-2017. Pada rentang 2000-2009, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektare per tahun. Pada tempo selanjutnya, 2009-2013 luasan hutan alam yang hilang berkurang menjadi 1,1 hektare per tahun, lalu kembali naik pada era 2013 -2017 terhitung 1,4 juta hektare per tahun.

(Diverifikasi dari berbagai sumber)

Editor: Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *