oleh: Agung Depe

Sungguh, tidak elok kalau seorang bupati menggigit lebih banyak daripada yang bisa ia kunyah. Telah terjadi konflik destruktif relasi dua pemimpin Bojonegoro, Wakil Bupati Budi Irawanto hendak dienyahkan Bupati Anna Mu’awanah.

Ini antitesis sambungkait harmoni kekuasaan. Sebab, sumbu cekak sulut ledaknya, bupati kian berjumpalitan menihilkan nilai penting terhadap keteraturan dan kompromi-kompromi agar dicapai kesepemahaman kedua belah pihak hingga kesepakatan berbagi kepentingan meladeni kenyamanan batin rakyat.

Paling inkompatibel, interaksi simbolis antarpersonal yang menunjukkan kerukunan dalam mengelola propaganda kekuasaan berupa pamer gambar-gambar berpasangan bupati dan wakil bupati dalam baliho atau kalender yang dibiayai APBD kabupaten, realitasnya Budi Irawanto sudah diberangus oleh Anna Mu’awanah.

Pampangan plastis foto bupati tanpa penyertaan wajah wakil bupati yang menjejali sudut-sudut ruang sejangkauan mata publik di Bojonegoro, dalam konteks ini rakyat berasumsi (state of mind), bahwa Bupati Anna sangat rakus pengakuan mengangkangi jabatan, memanipulasi, sekaligus mengalienasi sikap tahu malu pada dirinya.

Anna Mu’awanah dan Budi Irawanto jelas bukan sekadar satuan ikat benda industri politik setelan PKB-PDI-P produk pilkada 2018? Nyatanya, soal mutasi berpuluh ulang pejabat di lingkungan Pemkab Bojonegoro, Budi Irawanto selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah dilesapkan.

Narsistik Bupati Anna adalah penonjolan salah urus mengolah porsi peran. Tentu menyangkut keadaban, hingga apologi mengekspresikan kekerasan verbal berkelindan menistakan wakil bupati. Alhasil? Anna disangkakan sebagai kriminal oleh Budi Irawanto. Sebab, babak dari lakon sengitan politik Anna ini menajam mencemooh privasi Budi Irawanto.

Peristiwa kecabulan Anna berubah setting pidana. Sejumlah saksi yang mengetahui ketidaksusilaan bupati wanita ini karena larik ungkapan comberan di grup WhatsApp menghina Budi Irawanto sudah dicatat keterangannya di kepolisian. Dalam pada itu, selagi urutan hukum sedang dijalankan, meluncur pelepasan lidah politisi DPRD kabupaten Bojonegoro sampai tingkat propinsi Jawa Timur. Mereka beropini seragam, pedek pikiran, beramai-ramai memojokkan Budi Irawanto.

Inilah interpretasi panggung politik demagog. Paradoksalnya, kenyalangan Budi Irawanto membongkar sejumlah slintutan tata pemerintahan Anna jelas boleh disebut pilih tanding kalau dipadankan dengan anggota dewan Bojonegoro yang semakin melingkup kewarasan menjauhkan kritikan melawan diskresi Anna, meski terbilang kerap menabrak pagar peraturan.

Fenomenal temuan Budi Irawanto dalam dropping 29.005 paket natura (imbalan bukan uang) senilai Rp 4,9 miliar yang ditandai selipan kartu ucapan selamat hari raya bergambar Anna, kemudian menjadi perkara penyelidikan hukum dalam bab pilahan peristiwa lain bertautan, adalah tonjokan Budi Irawanto atas ketidakbecusan Anna sebagai bupati.

Jangka kala peristiwa itu membuncah, reaksi dari gedung perwakilan rakyat Bojonegoro sunyi. Banci sikap seayun para pengatasnama suara rakyat itu memang pantas dilakukan. Toh mereka juga sudah turut lucah dijepit selangkangan kekuasaan Anna, bukan?

Penguat maksud sama-sama bobroknya telah dinyatakan dalam dokumen usulan 34 anggota DPRD dari lintas fraksi menempatkan kegiatan proyek di Dinas Pendidikan Bojonegoro, terdiri 124 paket dengan menyerap anggaran APBD Bojonegoro hampir sebesar Rp 20 miliar.

Stereotipnya, para anggota dewan itu sekaligus blantik pada pekerjaan proyek yang berasal dari pokok pikiran mereka. Memang, pat gulipat cari untung ini pernah diurus polisi. Sebarisan saksi pun sudah diwadahi pengakuannya. Terang- benderangnya, lagi-lagi berkas kasusnya berakhir dilipat.

Beruntunnya tindakan keras Budi Irawanto mencokok kecurangan pemangku pemerintahan di Bojonegoro seharusnya dibaca sebagai sekoci responsibilitas dan akuntabilitas pertanggunganjawaban, juga kewajiban wakil bupati sebagai pemimpin pembersih kotoran pemerintahan. Bukan malah mereka berkebalikan, berserempak mengkerdilkan.

Auh… alih-alih, binatang paling dungu pun mampu melakukan hubungan seks, tapi tidak mengetahui apa arti kehormatan. Tentu saja para politisi, di sini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *