Bojonegoro (Indo Swara) – Berkarutnya pedagang pasar Kota Bojonegoro belum mati-mati.

Buncahnya, bergilir-gilir sejak tata letak berjaja Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati trotoar dan bahu jalan di depan pasar diganggu Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.

Isi kepala Anna berisi argumen basi politisi.

”Setiap pemimpin punya visi dan cara pandang untuk membuat sejahtera rakyatnya,” kata Anna kala menampik hardikan seorang peserta aksi penolakan pemindahan PKL (05/11/2018).

Dua tahun beringsut. Pasar Banjarejo dirombak dengan diberi nama Pasar Banjarejo I. Meski pun belum genap kelengkapan penerangannya sudah bergegas diresmikan Anna (07/01/2021).

Tersiar kabar santer, bahwa para pedagang Pasar Kota bakal dipindah ke sana, lalu Pasar Kota dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kontan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro (Disperindagkop), Sukaemi menjadi sasaran unjuk kesal sejumlah pedagang pasar (25/01/2021).

Pak Kemi Pasare Mbahem Mbok Pindah (Pak Kemi Pasarnya Kakek/Nenek Kamu Dipindah-red),” rutuk sekelompok pelaku protes melalui bentangan spanduk.

Tumpuk-tindih sikap Bupati Anna Moe, untuk sebutan beken barunya, dalam menggauli urusan dalam pasar berketerusan memantik gusar para bakul.

Pendek perihalnya, Anna menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati 188/461/KEP/412.013/2020 yang segera diberlakukan di 2021, berisi pemungutan sewa toko, bedak dan los dalam pasar. Perlawanan oleh pedagang pasar pun meruyak.

Rancangan langkah telah diperbuat tidak saja berkunjung berbincang dengan pejabat pemerintahan bersangkutan pasar, terbaru adalah menyentuh wakil rakyat agar mereka dibela.

Pendamping Paguyuban Pasar Kota, Agus Mujiono, menjelaskan pedagang terdahulu sudah membeli stan pasar itu dari PT Alindo pada 1994.

“Pasar kota dibangun oleh pihak ketiga. Pedagang sudah membayar pada pihak ketiga. Munculnya perbup tentang sewa pasar membuat mereka tidak terima. Sebagai pemilik lapak mereka tidak bisa membayar sewa. Tetapi, jika membayar retribusi mereka bersedia. Klausul sewa dan retribusi itu berbeda,” jelas Agus di gedung DPRD Bojonegoro (14/04/2021).

Menangkis itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Sukaemi membalas, harga sewa stan pasar daerah sudah ditetapkan dalam perbup.

“Kami melaksanakan tugas sesuai aturan itu,” kilah Sukaemi kaku.

Tidak tampak berbobot mendukung keberatannya kalangan pasar, Ketua Komisi B Sally Atyasasmi cuma menjanjikan hendak memanggil PT Alindo terkait perjanjiannya dengan Pemkab Bojonegoro waktu membangun pasar.

“Berakhir kapan dan bagaimana statusnya setelah berakhir. Jangan-jangan sudah berakhir?” ragunya.

Pewarta: Agung DePe

Editor: Red – Indo Swara/Agung DePe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *