wabup bojonegoro melihat jalan poros desa jari kecamatan gondang bojonegoro

Bojonegoro – ada yang aneh pada pengeloloaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) di desa Jari kecamatan gondang bojonegoro, pasalnya BKK dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Rp. 2.023.800.636,95. Dengan jenis kegiatan pengaspalan jalan, Namun pada kenyataanya desa ini menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan U ditch dan TPT.

Menurut Kepala Desa jari Paryono mengatakan anggaran BKK tahap pertama telah cair 50 persen, melalui proposal pengajuan yang disertai RAB dengan jenis kegiatan pengaspalan jalan. Namun, realisasinya pekerjaannya dirubah dan bahkan dibagi atau dipecah menjadi tiga jenis yakni pengaspalan jalan, pembangunan drainase (U-ditch), dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).

“pengajuan untuk pengaspalan ini sengaja kita rubah menjadi tiga jenis dikarnakan pembangunan jalan poros desa di daerah kami kita sesuaikan dengan kontruksi tanah, sehingga kita pecah menjadi tiga jenis yakni prmbangunan drainase dan TPT untuk memperkuat pengaspalan jalan poros desa”, ungkap paryono.

ia menambahkan, sebelum ia melakukan pemecahan pekerjaan ini ia telah berkordinasi dengan pihak dinas PU binamarga dan diperbolehkan, meskipun proposal dalam pengajuan dana BKK tersebut menerangkan untuk pengaspalan jalan sepanjang 1,250 km.

sementara itu wakil bupati bojonegoro budi irawanto yang melakukan inpeksi mendadak (sidak) di desa jari menemukan beberapa kejanggalan selain pemcahan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak desa, yakni kegiatan yang menelan dana P-APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2.023.800.636,95 tidak melalu lelang dan hanya swakelola yang di berikan oleh CV.dwi perkasa. dari hasil keterangan yang dihimpun dari kepala desa setempat, bahwa swakelola tersebut dikarnakan cv. dwi perkasa bersedia memberikan pinjaman uang terlebih dahulu untuk mengerjakan pengaspalan jalan poros desanya sebelum dana BKK cair 100%.

“Dari hasil temuan seperti ini, saya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat, juga evaluasi bagaimana tindak lanjut terhadap tindakan semacam ini, dan harusnya pengerjaan dengan anggaran lebih dari 200 juta harus melalui lelang terbuka dan tidak swakelola”, ungkap wabup. (mam/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.