Oleh: Agung DePe

HTI? Disudahi. FPI? Ditamatkan. Giliran MUI? Eits, tunggu dulu?

Tagar bernada geram di media sosial melabrak MUI belum surut menggema. Diringkusnya terduga teroris Ahmad Zain oleh Densus 88, menjadikan lembaga urusan fatwa itu menegaskan ungkapan umpama lawas – gegara nila setitik rusak susu sebelanga.

Menilik ke belakang, usulan meniadakan MUI pernah dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden RI ke-4 kala itu akhir Desember 2007 berpendapat, organisasi ulama tersebut sudah terbiasa membuat fatwa secara sesat.

Cerita tentang MUI kerab berkocak. Seperti dicatat, Hamka adalah Ketua MUI pertama. Hamka kemudian mundur sebagai Ketua MUI 1981. Sikap itu ia lakukan sebagai protes kurang independennya MUI di depan pemerintah.

Setelah Orde Baru runtuh MUI menjadi wadah yang memperjuangkan kepentingan Islam – khususnya dalam konteks praksis kebebasan beragama – meramaikan peran terutama sebagai lembaga kontrol yang menjalankan screening (penyaringan) keyakinan guna menertibkan praktik-praktik keber-Islaman masyarakat dengan memancang keyakinan mainstream sebagai tolok ukur termuka.

Untuk menentukan halal-haramnya sebuah produk, sejak 6 Januari 1989, MUI sudah punya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Oleh Lembaga ini sebuah produk diuji dan mendapat sertifikat halal jika lolos.

Pernah ditaksir berapa terhimpunnya duit MUI dari hasil menjual sertifikat halal ini? Dihitung selama 2010 hingga 2015, MUI sudah menerbitkan 35.962 lembar sertifikat halal. Produk yang berhasil disetifikasi itu mencapai 309.115, sedangkan perusahaan yang mendaftarkannya berjumlah 33.905.

Diterangkan, angka terkecil untuk pengurusan sertifikat halal Rp 2,5 juta. Pembilangannya, sebanyak 35.962 dikali biaya Rp 2,5 juta saja didapat jumlah kasar Rp 89,90 miliar. Namun, sebagaimana kewajiban melaporkan kondisi keuangannya kepada masyarakat yang diatur dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik, yakni UU No. 14 Tahun 2008,  oleh MUI dana itu tidak pernah dibeberkan ke publik.

Dalam politik Indonesia termutakhir, merangkul MUI berarti merangkul Islam. Tak heran jika Ketua MUI Ma’ruf Amin kemudian digandeng Joko Widodo sebagai pasangannya dalam pilpres 2019.

Alih-alih menyoroti besarnya duit MUI dan keberhasilannya melabeli Ma’ruf Amin sebagai wakilnya Islam dalam pertarungan politik, pertanyaan retorisnya jika selama ini MUI adalah wadah berhimpunnya para ulama sebagai representasi organisasi Islam, lalu Ahmad Zain itu apa utusan resmi Jamaah Islamiyah yang dilonggarkan MUI dan dipelihara menjadi anggota?

Naudzubillah min dzalik.

Editor: Red – Indo Swara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *