INDOSWARA – BOJONEGORO – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) untuk penanggulangan COVID-19 Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Kabupaten Bojonegoro TA. 2020 dengan terdakwa atas nama Shodikin kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya (22/03/22) dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge atau meringankan.

Saksi yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa shodiqin yakni Cipto sebagai kepala TPQ Kecamatan Malo Bojonegoro, M Chosbaliyah Kortan Kecamatan Kapas dan saksi Fathur Rohman Kepala TPQ Kecamatan Kapas. Ketiga saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat hukum terdakwa Shodikin memberikan keterangan yang hampir sama, yakni para saksi mengaku dipaksa dan diarahkan oleh Jaksa pada saat membuat dan menandatangani surat pernyataan dengan draf yang telah dipersiapkan oleh Jaksa dengan isi bahwa, dalam pemberian bantuan dana BOP TPQ/TPA di masa COVID- 19 ada potongan sebesar Rp.1.000. 000 dimasing-masing lembaga penerima bantuan.

Pada saat pemeriksaan terhadap saksi Fathor Rohman, Tarjono selaku JPU yang diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk bertanya kepada Saksi dan meminta izin kepada majelis untuk menunjukkan 52 pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh para ketua TPQ se Kecamatan Kapas.

52 surat pernyataan yang ditunjukkan oleh JPU Tarjono isinya berfariatif, tidak semuanya pernyataan itu menyatakan ada pemotongan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangi oleh Ketua TPQ Sahlul Huda Desa Bakalan Kecamatan Kapas, yang intinya ia menerangkan dalam pemberian bantuan BOP tidak ada pemotongan dikarena ia selaku ketua TPQ, melakukan pembelian alat-alat prokes secara mandiri.

Selain itu surat lain yang juga berisikan pernyataan yang dibuat dan ditandangani oleh Ketua TPQ Al Ikhsan Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas menerangkan tidak ada potongan karena yang bersangkutan tidak mengambil/mencairkan dana BOP tersebut.

Berdasarkan 52 surat pernyataan tersebut JPU selanjutnya menyampaikan dihadapan majelis hakim dan saksi fathor Rohman bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi adalah tidak benar apabila surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi khususnya saksi para ketua TPQ se Kecamatan Kapas dibuat dengan cara ditekan dan atau dipaksa oleh penyidik.

Sementara itu Kajari Bojonegoro Badrut Tamam dengan tegas menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi a de charde yang intinya mengatakan adanya intimidasi/ penekanan/paksaan dan diarahkan oleh penyidik saat membuat surat pernyataan terkait adanya pemotongan dalam pemberian bantuan BOP adalah tidak sesuai fakta dan terkesan mengada-ngada.

JPU kami telah membeberkan surat pernyataan yang dibuat oleh para Ketua lembaga TPQ khusunya se Kecamatan Kapas yang mana tidak semuanya berisikan adanya pemotongan, maka sudah jelas keterangan para saksi a de charge adalah tidak sesuai fakta dan mengada-ada,” ujar Badrut Tamam.

BT sapaan akrab Kajari Bojonegoro juga menambahkan bahwa surat-surat pernyataan itu dibuat dan diperileh secara sah menurut perundang-undangan dan berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah yakni alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga keterangan para saksi a de charge dalam persidangan tadi jelas terbantahkan. (mam/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.